BANGKINANG – Arah pembangunan Kabupaten Kampar tahun 2027 mulai dimatangkan. Sejumlah kepala perangkat daerah berkumpul dalam forum strategis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang digelar di Rumah Dinas Bupati Kampar, Mahligai Bungsu, Bangkinang Kota, Senin (9/3/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Kampar, Zulfikar, turut hadir dalam forum tersebut bersama jajaran pimpinan daerah lainnya. Musrenbang dipimpin langsung Bupati Kampar Ahmad Yuzar, didampingi Wakil Bupati Misharti serta Wakil Ketua I DPRD Kampar Iib Nursaleh.

Forum ini menjadi salah satu tahapan penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang akan menjadi acuan pembangunan daerah selama satu tahun ke depan.

Dalam kesempatan itu, Zulfikar menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum strategis untuk memastikan seluruh program perangkat daerah berjalan selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Kampar.

“Melalui Musrenbang ini, setiap perangkat daerah memiliki ruang untuk menyampaikan program prioritasnya agar terintegrasi dengan arah pembangunan daerah secara menyeluruh,” kata Zulfikar.

Ia menegaskan, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan, khususnya dalam menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif. Menurutnya, stabilitas ketertiban umum menjadi fondasi utama agar program pembangunan dapat berjalan optimal.

Zulfikar juga menyebutkan bahwa ke depan, Satpol PP Kampar akan terus memperkuat fungsi penegakan peraturan daerah serta meningkatkan pengawasan terhadap ketertiban umum di tengah masyarakat.

“Ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah prasyarat utama pembangunan. Tanpa itu, program yang dirancang tidak akan berjalan maksimal,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kampar Ahmad Yuzar dalam arahannya menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan.

Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk tidak hanya berfokus pada program rutin, tetapi juga menghadirkan inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Perencanaan pembangunan harus tepat sasaran, terukur, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sinkronisasi dengan program nasional dan provinsi juga harus menjadi perhatian,” kata Ahmad Yuzar.

Menurutnya, Musrenbang tingkat kabupaten merupakan forum krusial untuk menghimpun berbagai aspirasi dari pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, legislatif, hingga unsur masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Kampar berharap, melalui proses perencanaan yang matang dan partisipatif ini, berbagai program prioritas yang dirumuskan dalam RKPD 2027 dapat mendorong percepatan pembangunan daerah, memperkuat daya saing, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.(ADV)