PEKANBARU - Pemerintah Kabupaten Kampar terus mendorong penguatan tata kelola keuangan daerah berbasis digital melalui kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan layanan jasa perbankan yang berlangsung di Pekanbaru, Kamis (9/4/2026).

Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis bagi Kabupaten Kampar dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara digital.

Bupati Kampar Ahmad Yuzar yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah mengatakan, penguatan sistem keuangan daerah tidak dapat dipisahkan dari dukungan lembaga perbankan yang memiliki jaringan luas dan teknologi yang memadai.

“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan perbankan. Ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Ardi dalam keterangannya.

Menurut dia, modernisasi layanan keuangan di lingkungan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat penyaluran berbagai program pemerintah. Dengan sistem yang terintegrasi, proses administrasi dan transaksi keuangan diharapkan menjadi lebih cepat, tepat, dan minim risiko.

Ardi menambahkan, kerja sama ini juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Digitalisasi layanan keuangan dinilai mampu mendukung efisiensi kerja birokrasi sekaligus memperluas jangkauan layanan hingga ke tingkat desa.

Sementara itu, Pimpinan Cabang BRI Bangkinang Adi Prasetia Wardhana menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menyebut kerja sama ini sebagai bentuk sinergi nyata antara sektor perbankan dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

“Kesepakatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah konkret untuk memperkuat layanan keuangan berbasis digital di lingkungan pemerintah daerah,” kata Adi.

Ia menjelaskan, jaringan BRI yang telah menjangkau hingga pelosok desa menjadi keunggulan dalam mendukung berbagai program pemerintah daerah, termasuk penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya kerja sama ini, masyarakat di wilayah terpencil diharapkan dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan, sehingga turut mendorong peningkatan inklusi keuangan dan perputaran ekonomi di daerah.

Pemerintah Kabupaten Kampar meyakini kolaborasi tersebut akan memberikan dampak positif, tidak hanya pada pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Di sisi lain, langkah ini juga dinilai selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat sistem keuangan yang inklusif dan berbasis digital di seluruh wilayah Indonesia.(ADV)