BANGKINANG KOTA — Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, memimpin langsung monitoring pelaksanaan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, Jumat (10/4/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan efektivitas kinerja ASN tetap terjaga di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan pemerintah pusat.

Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar tersebut juga diikuti secara daring oleh para camat dan sejumlah pejabat daerah. Hadir dalam agenda itu Penjabat Sekretaris Daerah Kampar, Ardi Mardiansyah, bersama para staf ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), hingga kepala bagian di lingkungan Pemkab Kampar.

Dalam arahannya, Ahmad Yuzar menegaskan bahwa kebijakan WFH bukan sekadar penyesuaian pola kerja, melainkan bagian dari strategi besar efisiensi anggaran yang sejalan dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“WFH bukan berarti kelonggaran tanpa tanggung jawab. Ini adalah bentuk kepercayaan yang harus dijaga. ASN harus tetap produktif, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Yuzar.

Ia juga menekankan pentingnya peran kepala OPD dalam melakukan pengawasan internal terhadap kinerja pegawai. Setiap unit kerja diminta memastikan pelaporan harian tetap berjalan, memanfaatkan teknologi komunikasi secara maksimal, serta menjaga koordinasi meski tidak bekerja dari kantor.

Monitoring dilakukan melalui presentasi langsung dari masing-masing OPD. Para kepala dinas dan badan memaparkan mekanisme pelaksanaan WFH di instansi mereka, mulai dari sistem absensi digital, penggunaan aplikasi rapat daring, hingga upaya efisiensi energi dengan meminimalkan penggunaan ruang kerja.

Dalam forum tersebut, Bupati Kampar turut memberikan arahan serta mendengarkan berbagai kendala yang dihadapi OPD selama penerapan WFH. Ia menegaskan bahwa setiap persoalan harus segera dicarikan solusi agar kebijakan ini dapat berjalan optimal.

“Evaluasi akan terus kita lakukan. Monitoring seperti ini akan dilaksanakan secara rutin setiap hari Jumat, agar kita bisa melihat langsung perkembangan dan memastikan kebijakan ini berjalan efektif,” katanya.

Selain menyoroti pelaksanaan WFH, Yuzar juga mengingatkan bahwa OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap harus menjalankan aktivitas seperti biasa. Ia meminta agar tidak ada penurunan kualitas layanan publik meskipun pola kerja mengalami perubahan.

Lebih lanjut, ia berharap kebijakan WFH dapat menjadi momentum bagi ASN untuk meningkatkan disiplin, kreativitas, dan inovasi dalam bekerja. Menurutnya, tantangan pola kerja baru justru harus dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem kerja yang lebih efisien dan adaptif.

“Ini kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa pelayanan publik tetap bisa berjalan maksimal, meski dengan pola kerja yang berbeda,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Bupati juga mengimbau ASN yang menjalankan Work From Office (WFO) pada hari tertentu, khususnya Jumat, agar menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda atau sepeda motor sebagai bagian dari upaya penghematan dan efisiensi.

Dengan monitoring berkala dan pengawasan ketat, Pemerintah Kabupaten Kampar berharap kebijakan WFH tidak hanya menjadi formalitas, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja ASN sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.(ADV)