Pekanbaru - Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan komitmen kuat pemerintahannya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, Selasa (31/3/2026).

Penyerahan ini menjadi langkah strategis yang ia dorong untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik.

Acara yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Riau itu turut dihadiri Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau Binsar Karyanto, Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Taridi, Penjabat Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, Plt Inspektur Muhammad Irsyad, dan Kepala BPKAD Kampar Dendi Zulhairi.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Yuzar menegaskan bahwa penyampaian LKPD bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi bagian penting dari tanggung jawab pemerintah daerah terhadap publik.

“Penyerahan LKPD ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi wujud tanggung jawab moral dan profesional kami kepada masyarakat Kampar. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat," ujar Yuzar.

Ia menekankan bahwa Pemkab Kampar siap mengikuti seluruh proses pemeriksaan oleh BPK secara terbuka dan kooperatif. Menurutnya, keterbukaan terhadap audit merupakan fondasi bagi penguatan reformasi birokrasi yang saat ini ia dorong di lingkungan pemerintah daerah.

Yuzar juga berharap proses pemeriksaan berjalan lancar dan kembali memberikan hasil terbaik bagi Kampar. Namun ia mengingatkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan tujuan akhir, melainkan pijakan untuk memastikan bahwa sistem keuangan daerah terus berada pada jalur yang benar.

“Opini WTP adalah cerminan kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana laporan keuangan ini benar-benar mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal harus berdampak nyata bagi pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur," katanya.

Sikap tegas yang ditunjukkan Ahmad Yuzar mendapatkan apresiasi dari Kepala BPK Perwakilan Riau, Binsar Karyanto, yang menyebut ketepatan waktu penyerahan LKPD sebagai bukti keseriusan Pemkab Kampar dalam menjaga akuntabilitas.

“Kami mengapresiasi komitmen Bupati Kampar yang menyerahkan LKPD sesuai jadwal. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Usai penyerahan ini, BPK akan memulai proses pemeriksaan LKPD Unaudited 2025. Pemerintah Kabupaten Kampar memastikan siap mendukung penuh seluruh tahapan agar laporan keuangan yang dihasilkan akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.(ADV)