BANGKINANG KOTA — Pemerintah Kabupaten Kampar mengikuti entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar secara daring, Kamis (2/4/2026).

Dalam agenda yang dipusatkan di Ruang Command Center Kantor Bupati Kampar itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Muhammad, yang mewakili Bupati Kampar, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk bersikap transparan dan kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.

Kegiatan ini menjadi tahap awal dalam rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Entry meeting bertujuan menyamakan persepsi antara tim pemeriksa dan pemerintah daerah terkait mekanisme, ruang lingkup, serta substansi pemeriksaan.

Muhammad, yang hadir secara virtual bersama Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi serta Ketua Tim BPK RI Perwakilan Riau Setiyo Utomo dan anggota tim pemeriksa, menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus siap mendukung kelancaran proses audit.

Ia menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyiapkan dokumen, data, serta informasi yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa. Menurut dia, kesiapan administrasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci penting dalam mendukung terciptanya laporan keuangan yang akuntabel.

“Pemeriksaan ini merupakan instrumen penting untuk memastikan laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar, sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Muhammad.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar memandang proses pemeriksaan bukan sekadar kewajiban rutin, tetapi juga sebagai sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Dengan demikian, setiap rekomendasi yang nantinya diberikan oleh BPK diharapkan dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh seluruh jajaran pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad juga mengajak seluruh OPD untuk menjadikan proses audit sebagai momentum memperkuat sinergi antarinstansi, sekaligus meningkatkan disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ia menilai, koordinasi yang baik antara OPD teknis, Inspektorat, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sangat menentukan keberhasilan dalam menghadapi pemeriksaan.

Kegiatan entry meeting ini turut dihadiri sejumlah pejabat dari OPD terkait, termasuk Inspektur Kabupaten Kampar, jajaran BPKAD Kampar, serta Sekretariat DPRD Kampar. Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan kesiapan lintas sektor dalam mendukung proses pemeriksaan yang akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan.

Sementara itu, dalam agenda yang sama juga dilakukan penyampaian surat tugas pemeriksaan kepada gubernur sebagai bagian dari prosedur pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Widhi Widayat, yang membuka entry meeting sekaligus memberikan arahan umum kepada seluruh pemerintah daerah yang mengikuti kegiatan tersebut, baik secara daring maupun luring.

Melalui entry meeting ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman antara BPK dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan pemeriksaan, sehingga proses audit dapat berjalan efektif, efisien, dan menghasilkan laporan yang berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Kampar pun optimistis dapat menjalani tahapan pemeriksaan ini dengan baik, sejalan dengan komitmen untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.(ADV)