Bangkinang – Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Kampar, Eko Sutrisno, angkat bicara menanggapi berbagai isu yang beredar di publik mengenai dugaan disharmoni antara Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, dan Wakil Bupati Kampar, Misharti. Menurutnya, pemberitaan dan perbincangan yang menyebut adanya ketegangan dalam tubuh pemerintahan daerah tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara etis maupun fakta lapangan.

Dalam pernyataannya kepada media, Eko menegaskan bahwa dirinya hadir langsung dalam forum dialog antara mahasiswa dan eksekutif yang sebelumnya menjadi bahan spekulasi. Ia menyatakan bahwa tidak ada pernyataan dari Wakil Bupati yang menyiratkan dirinya lebih memahami politik dibandingkan Bupati.

"Saya kira itu tidak benar. Saya hadir langsung dalam forum tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan kami di DPRD. Saya memastikan mahasiswa diterima secara terbuka, dan bahwa eksekutif -- termasuk Wakil Bupati -- memberikan jawaban yang rasional dan terbuka," tegas Eko.

Isu Liar Tak Berdasar: Misharti Bekerja Sesuai Tupoksi dan Selalu Koordinatif
Lebih jauh, Eko menyebut bahwa isu yang beredar di ruang-ruang informal seperti kedai kopi, yang menyebut Wakil Bupati terlalu mendominasi hingga terkesan "lebih berperan dari Bupati", adalah narasi liar yang jauh dari kenyataan.

"Sepengetahuan kami di DPRD, setiap langkah Ibu Wakil Bupati, sekecil apa pun, selalu melalui koordinasi yang baik dengan Pak Bupati. Tidak ada satupun kebijakan atau kegiatan lapangan yang dilakukan secara sepihak," kata Eko.

Ia menambahkan bahwa bentuk kepemimpinan ini justru mencerminkan etos kerja yang sehat, di mana Bupati sebagai seorang birokrat tulen berfokus pada pengelolaan anggaran dan kebijakan struktural, sementara Wakil Bupati mengemban tugas-tugas sosial dan representasi politik di masyarakat.

Etika dan Keteladanan Misharti
Dalam penekanannya, Eko menyebut bahwa Misharti adalah sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika pemerintahan: menghormati struktur kepemimpinan, memahami batas kewenangan, dan tidak pernah melangkah di luar koridor konstitusional. Gaya kepemimpinan seperti inilah, menurutnya, yang patut diapresiasi dan dijadikan teladan dalam kultur birokrasi yang sering kali rentan dengan ego sektoral.

"Ibu Misharti tahu persis bahwa beliau adalah wakil, dan ia menjalankan tugas-tugasnya dalam semangat saling melengkapi, bukan menyaingi. Ini bukan soal siapa lebih dominan, ini adalah bentuk loyalitas terhadap komitmen pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat Kampar," jelas Eko.

Mahasiswa sebagai Social Control: Pemerintah Tidak Anti Kritik
Eko juga menegaskan bahwa kritik dari mahasiswa dan masyarakat harus dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial yang wajar dan sehat dalam demokrasi. Pemerintah Kabupaten Kampar, ujarnya, tidak alergi terhadap kritik, justru terbuka dan menghargai masukan untuk menyempurnakan jalannya roda pemerintahan.

"Kami dari partai pengusung memastikan bahwa pemerintahan ini berjalan baik. Ketika mahasiswa hadir untuk menyuarakan aspirasi, kita sambut itu sebagai bagian dari 'support system', bukan ancaman. Itulah demokrasi," pungkasnya.

(team)