BANGKINANG KOTA — Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas inflasi daerah sekaligus mendukung program prioritas nasional, termasuk penyediaan perumahan bagi masyarakat. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti secara virtual dari Bangkinang Kota, Senin (6/4/2026).

Rakor tersebut diikuti oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kampar, Muhammad, yang hadir mewakili Bupati Kampar Ahmad Yuzar. Kegiatan berlangsung melalui Zoom Meeting dari Ruang Media Center, Gedung Asisten II Setda Kampar, dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam arahannya, Tito menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga kestabilan harga, khususnya komoditas pangan strategis. Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, khususnya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk pengawasan obat dan makanan.

“Koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam mengendalikan inflasi. Selain itu, penyerapan anggaran DAK Non Fisik di sektor kesehatan harus berjalan maksimal untuk melindungi masyarakat,” ujar Tito.

Selain isu inflasi, rakor tersebut juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, yang menjadi salah satu prioritas nasional pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah daerah diminta berperan aktif dalam mempercepat proses perizinan serta menyiapkan ketersediaan lahan guna mendukung realisasi program tersebut.

Sementara itu, berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar per 1 April 2026, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) di Kampar pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,23 persen. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan Februari 2026 yang sempat mencapai 5,14 persen.

Di sisi lain, terjadi deflasi bulanan (month-to-month/m-to-m) sebesar 0,23 persen pada Maret 2026. Penurunan harga ini salah satunya dipengaruhi oleh stabilisasi pasokan dan intervensi pemerintah daerah melalui kegiatan pasar murah, terutama menjelang hari besar keagamaan.

Kelompok transportasi tercatat menjadi penyumbang andil terbesar terhadap inflasi dengan kontribusi sebesar 0,03 persen, terutama dari komoditas angkutan antar kota.

Usai mengikuti rakor, Muhammad menyampaikan bahwa Pemkab Kampar akan segera menindaklanjuti arahan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri. Ia menegaskan pentingnya langkah konkret di tingkat daerah agar tren inflasi tetap terkendali.

“Kami akan memperkuat koordinasi internal bersama seluruh perangkat daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan stabilitas harga tetap terjaga,” kata Muhammad.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan DAK Non Fisik BOK Pengawas Obat dan Makanan, termasuk memastikan efektivitas pengawasan demi keamanan masyarakat.

Terkait Program 3 Juta Rumah, Muhammad menegaskan bahwa Pemkab Kampar akan berperan aktif dalam memfasilitasi kebutuhan administratif maupun operasional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami mendukung penuh program pemerintah pusat, termasuk penyediaan perumahan. Pemkab Kampar siap membantu dari sisi perizinan, koordinasi lintas sektor, hingga penyediaan dukungan yang dibutuhkan di lapangan,” ujarnya.

Rakor tersebut juga diikuti oleh sejumlah perwakilan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Kampar. Kehadiran berbagai unsur ini diharapkan mampu memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendukung kebijakan strategis nasional.(ADV)