PEKANBARU, — Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan meminta pendampingan intensif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau. Komitmen itu disampaikan saat kunjungan kerja dan pertemuan koordinasi di Kantor BPKP Perwakilan Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Jumat (13/2).

Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, mengatakan Pemerintah Kabupaten Kampar ingin memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai koridor hukum dan didukung sistem pengawasan yang kuat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan di Kabupaten Kampar didampingi oleh aspek pengawasan yang ketat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan,” ujar Ahmad Yuzar.

Ia menegaskan, Pemkab Kampar tidak ingin bekerja dalam keraguan hukum maupun administrasi. Menurut dia, transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

“Kita tidak ingin bekerja dalam keraguan. Kita ingin setiap gerak pembangunan di Kampar memiliki landasan hukum dan administrasi yang kokoh,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Yuzar didampingi sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Kampar, antara lain Asisten III Syahrizal, Pelaksana Tugas Inspektur Muhammad Irsyad, Kepala BPKAD Dendi Zulhairi, Kepala Bapenda Zamhur, Kepala Dinas Kesehatan Asmara Fitrah Abadi, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Rusdi Hanip, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Helmi, serta Direktur RSUD Bangkinang Imawan Hardiman.

Kepala Perwakilan BPKP Riau, Evenri Sihombing, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai langkah proaktif Pemkab Kampar menjadi sinyal positif dalam memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah.

Menurut Evenri, peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu diperkuat agar mampu menjalankan fungsi quality assurance sekaligus memberikan early warning terhadap potensi penyimpangan anggaran.

“BPKP Riau siap memberikan pendampingan penuh, khususnya dalam peningkatan kapabilitas APIP dan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Pemkab Kampar,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi kunci dalam memitigasi risiko penyimpangan serta meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana khidmat tersebut menjadi simbol penguatan sinergi antarlembaga dalam mengawal pembangunan Kabupaten Kampar. Pemkab Kampar berharap kolaborasi dengan BPKP dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.(ADV)