Bangkinang Kota — Wakil Bupati Kampar Misharti mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Media Center Kantor Bupati Kampar, Senin (23/2/2026). Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah diminta memperkuat pengawasan harga bahan pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Rapat koordinasi mingguan ini dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dan diikuti pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

Selain membahas pengendalian inflasi, rakor juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah serta sosialisasi fasilitasi penerbitan sertifikat halal bagi produk UMKM yang ditargetkan rampung pada Oktober mendatang.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah menjaga stabilitas harga bahan pokok. Ia menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas, terutama cabai rawit yang meningkat di 195 kabupaten/kota, serta beras, daging sapi, ayam, dan telur yang turut mengalami kenaikan menjelang periode hari besar keagamaan.

Mendampingi Wakil Bupati Kampar, hadir Penjabat Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, Asisten II Setda Kampar Muhammad, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kampar Yuli Usman, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kampar Rusdi Hanip, unsur Forkopimda, serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar.

Pemerintah Kabupaten Kampar menyatakan komitmen untuk terus memantau pergerakan harga sejumlah komoditas di pasar guna menekan laju inflasi sekaligus mempercepat dukungan administrasi dan penyediaan lahan bagi program rumah layak huni.

Misharti menegaskan koordinasi melalui TPID akan diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni pelaksanaan gerakan pasar murah atau operasi pasar di sejumlah titik serta pemantauan rutin harga dan ketersediaan stok bahan pokok.

“Agar TPID dan dinas terkait meningkatkan frekuensi peninjauan langsung ke pasar tradisional dan distributor untuk memastikan tidak ada permainan harga maupun penimbunan bahan pokok menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah,” ujar Misharti.

Terkait dukungan Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Kabupaten Kampar menyatakan komitmen mempercepat proses perizinan dan pengoptimalan data calon penerima. Saat ini, Kabupaten Kampar disebut masuk tiga besar nasional dalam pelaporan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan 1.405 unit fungsi hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Usai rapat virtual, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi internal terbatas bersama Forkopimda dan TPID untuk merumuskan langkah teknis pemantauan stok pangan di tingkat distributor selama Ramadhan.

Rakor yang berlangsung khidmat tersebut ditutup dengan penegasan Wakil Bupati Kampar agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah tidak berhenti pada tahap koordinasi, melainkan segera melakukan langkah konkret di lapangan guna menjaga stabilitas harga dan mendukung program nasional.(ADV)