PEKANBARU — Wakil Bupati Kampar, Misharti, menghadiri agenda penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 sekaligus Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 tingkat Provinsi Riau yang digelar di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Komplek Kediaman Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (5/3/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum penting bagi pemerintah kabupaten dan kota di Riau untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjelang tahun anggaran 2026.

Dalam kegiatan itu, Misharti hadir didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kabupaten Kampar Muhammad Irsyad bersama jajaran. Agenda ini juga dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, serta seluruh bupati dan wali kota beserta wakilnya se-Provinsi Riau.

Rangkaian kegiatan diawali dengan paparan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Evenri Sihombing, yang menyampaikan hasil pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Ia menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran guna menghindari pemborosan serta memastikan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dalam sambutannya mengapresiasi peran BPKP dalam mendampingi pemerintah daerah menjaga transparansi dan tata kelola keuangan yang baik.

Ia meminta seluruh kepala daerah menjadikan laporan eksekutif tersebut sebagai acuan untuk melakukan perbaikan dalam sistem perencanaan pembangunan maupun pengelolaan anggaran di masing-masing daerah.

Di sela kegiatan, Wakil Bupati Kampar Misharti menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk menindaklanjuti berbagai catatan evaluasi yang disampaikan dalam forum tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Kampar siap bersinergi dengan BPKP dan Pemerintah Provinsi Riau. Evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026 ini sangat penting agar program kerja yang disusun benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan,” kata Misharti.

Ia menambahkan, kehadiran Inspektorat Kabupaten Kampar dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan internal agar pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPKP.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan serta penyerahan dokumen Laporan Eksekutif Daerah secara simbolis kepada masing-masing kepala daerah. Penyerahan ini menandai komitmen bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Riau untuk terus memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(ADV)