PEKANBARU - Pemerintah Kabupaten Kampar kembali mengukir prestasi di tingkat Provinsi Riau. Pemkab Kampar berhasil meraih predikat terbaik dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Dr Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si, mewakili Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., pada kegiatan strategis kesehatan masyarakat yang digelar di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru, Kamis (16/4/2026).

Penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr Syahrial Abdi, AP., M.Si, yang sekaligus membuka kegiatan tersebut. Turut hadir dalam acara itu Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Syahrial Abdi memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Kampar yang dinilai berhasil menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Menurutnya, pengelolaan DAK Non-Fisik BOK memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan obat dan makanan guna memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.

“Penggunaan anggaran yang akuntabel akan mendukung keberhasilan program kesehatan dan pengawasan di daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Pj Sekda Kampar Ardi Mardiansyah menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima Pemkab Kampar.

Ia mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran kesehatan dan pengawasan di lapangan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan serta memastikan dana operasional kesehatan dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan masyarakat,” kata Ardi.

Ardi juga menegaskan, Pemkab Kampar akan terus memperkuat langkah preventif melalui program pengendalian resistensi antimikroba dan pengembangan Desa Pangan Aman.

Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait keamanan pangan dan kesehatan lingkungan.

“Kami ingin standar keamanan pangan dapat diterapkan hingga ke tingkat desa agar masyarakat Kampar lebih sehat dan produktif,” jelasnya.

Selain penyerahan penghargaan, kegiatan tersebut juga membahas sejumlah agenda strategis lainnya, seperti advokasi Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2026, monitoring dan evaluasi DAK Non-Fisik BOK Pengawasan Obat dan Makanan, serta koordinasi pengendalian resistensi antimikroba.

Di akhir kegiatan dilakukan evaluasi teknis terkait serapan anggaran DAK sebagai bahan acuan pelaksanaan program tahun mendatang. Kabupaten Kampar diharapkan dapat mempertahankan capaian sebagai daerah dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan DAK Non-Fisik BOK Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau.(Adv)