Pekanbaru — Bupati Kampar Ahmad Yuzar yang diwakili Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Dr Ardi Mardiansyah, menghadiri rapat koordinasi bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Balai Serindit Aula Gubernuran, Pekanbaru, Kamis (16/4). Pertemuan tersebut membahas penyelesaian konflik agraria dan perbaikan tata kelola lahan di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Kampar.

Kehadiran Pj Sekda Kampar dalam forum itu menjadi bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam memperjuangkan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak persoalan sengketa lahan.

Rapat koordinasi dipimpin Plt Gubernur Riau SF Hariyanto bersama Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu. Turut hadir jajaran Forkopimda Provinsi Riau dan sejumlah pejabat daerah terkait. Dalam kesempatan tersebut, Ardi Mardiansyah didampingi Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Marahalim.

Mewakili Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Ardi menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengawal hak-hak masyarakat, terutama terkait konflik agraria yang hingga kini masih menjadi persoalan krusial di sejumlah wilayah Kabupaten Kampar.

“Kami hadir untuk mensinergikan data dan langkah penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Kampar. Kami berharap dengan keterlibatan langsung BAM DPR RI, hambatan-hambatan regulasi di tingkat pusat dapat segera terurai demi memberikan kepastian hukum bagi warga kami,” kata Ardi.

Menurut dia, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah penting agar penyelesaian konflik lahan tidak berlarut-larut dan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu menyambut baik aspirasi dan data yang disampaikan pemerintah daerah. Ia menegaskan, BAM DPR RI memiliki tanggung jawab memastikan persoalan masyarakat terkait lahan dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang tepat.

“BAM DPR RI hadir untuk memastikan jeritan masyarakat terkait persoalan lahan benar-benar didengar negara dan mendapat solusi nyata,” ujar Adian.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam merespons persoalan agraria. Ia berharap pertemuan tersebut mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat segera diterapkan di lapangan guna meredam konflik sekaligus memperbaiki tata kelola lahan perkebunan di Riau.

Pemerintah Kabupaten Kampar berharap pertemuan itu menjadi awal penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat serta mendorong iklim investasi yang sehat dan kondusif di Kabupaten Kampar.(Adv)