BANGKINANG KOTA, — Memasuki pekan kedua pelaksanaan work from home (WFH) aparatur sipil negara (ASN), Bupati Kampar Ahmad Yuzar turun langsung memantau sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Jumat (17/4/2026). Menariknya, monitoring dilakukan dengan menggunakan sepeda dan sepeda motor sebagai simbol efisiensi anggaran sekaligus penghematan energi.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan kebijakan WFH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar tetap berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam monitoring tersebut, Ahmad Yuzar didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ardi Mardiansyah, Inspektur Kabupaten Kampar Muhammad Irsyad, Kepala BKPSDM Kampar Riedel Fitri, serta sejumlah kepala OPD.

Adapun OPD yang menjadi lokasi pemantauan meliputi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Puskesmas Bangkinang Kota, PTSP, DPPKBP3A, Kantor Camat Bangkinang, hingga Puskesmas Laboy Jaya.

Ahmad Yuzar menegaskan, penerapan WFH bukan berarti menurunkan kualitas kerja ASN. Menurut dia, transformasi budaya kerja justru harus menjadi momentum untuk meningkatkan produktivitas dan disiplin pegawai.

“Kita ingin memastikan bahwa meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah, pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak mengalami penurunan. Transformasi budaya kerja ini harus dimaknai sebagai peningkatan kinerja, bukan sebaliknya,” kata Ahmad Yuzar saat monitoring.

Ia juga meminta seluruh pimpinan OPD melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan WFH di masing-masing unit kerja agar pelayanan masyarakat tetap maksimal.

Selain memastikan pelayanan publik tetap berjalan, kegiatan monitoring itu juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kampar mendukung program efisiensi penggunaan anggaran dan penghematan energi yang ramah lingkungan.

Pj Sekda Kampar Ardi Mardiansyah mengatakan, monitoring dilakukan untuk melihat kesiapan perangkat daerah dalam menyesuaikan pola kerja baru yang diterapkan pemerintah.

“Monitoring ini bertujuan memastikan efisiensi anggaran dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kinerja ASN,” ujarnya.

Dari hasil pemantauan di sejumlah OPD, pelaksanaan WFH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dinilai berjalan baik. Pelayanan kepada masyarakat disebut tetap berlangsung sesuai standar yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Kampar, lanjut dia, akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap pelaksanaan kebijakan WFH guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.(Adv)