BANGKINANG KOTA — Di tengah tekanan ekonomi yang kerap memengaruhi daya beli masyarakat, Wakil Bupati Kampar Misharti menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi, mendukung program perumahan rakyat, serta mendorong percepatan sertifikasi halal bagi produk lokal.

Komitmen itu disampaikan Misharti saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah dan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal secara virtual di Ruang Media Center Bangkinang Kota, Senin (20/4).

“Inflasi bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus hadir dengan solusi nyata agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata Misharti.

Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir MSi itu, Misharti menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Kabupaten Kampar.

Menurut dia, Pemkab Kampar terus memperkuat pengawasan distribusi pangan, pemantauan harga pasar, hingga pemberdayaan petani lokal guna mengantisipasi gejolak harga yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Selain pengendalian inflasi, agenda rapat juga membahas evaluasi Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam forum tersebut, Misharti menyampaikan bahwa kebutuhan hunian di Kabupaten Kampar terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Namun, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari penyediaan lahan hingga keterjangkauan harga rumah.

Meski demikian, ia memastikan Pemkab Kampar siap bersinergi dengan pemerintah pusat, pengembang, dan sektor perbankan untuk mempercepat realisasi program tersebut di daerah.

“Program ini sangat penting bagi masyarakat. Pemerintah daerah akan terus mendorong kolaborasi agar kebutuhan rumah layak bagi warga dapat terpenuhi,” ujarnya.

Pada agenda sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal, Misharti juga menyoroti besarnya potensi UMKM dan sektor kuliner di Kabupaten Kampar yang dinilai perlu mendapat dukungan sertifikasi halal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Ia menyebut sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tetapi juga bentuk jaminan kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal.

“Produk halal adalah jaminan kualitas dan kepercayaan. Dengan sertifikasi halal, UMKM Kampar akan lebih mudah menembus pasar nasional bahkan internasional,” kata Misharti.

Melalui rangkaian agenda tersebut, Misharti menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar akan terus mendukung kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari stabilitas ekonomi, penyediaan hunian rakyat, hingga penguatan daya saing produk lokal.

“Sinergi antara pusat dan daerah adalah kunci. Kabupaten Kampar siap menjadi bagian dari gerakan nasional untuk ekonomi yang stabil, masyarakat yang sejahtera, dan produk yang berkualitas,” tutupnya.(Adv)