KAMPAR — DPRD Kabupaten Kampar menggelar Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun 2024 di Gedung Paripurna DPRD Kampar, Bangkinang, Rabu (9/4/2025).

Dalam sidang tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicara Jihad Aqsha menyampaikan enam catatan strategis yang dianggap sebagai pekerjaan rumah bagi Bupati Kampar Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Misharti.

Fraksi PKB menyoroti pertama sektor pendidikan dan kesehatan sebagai dua bidang yang harus mendapat perhatian utama pemerintah daerah.

Jihad meminta perbaikan mutu pedagogik, revisi kurikulum yang kontekstual, peningkatan literasi digital, serta distribusi tenaga pendidik yang lebih proporsional. 

Pada sektor kesehatan, PKB mendorong penguatan pelayanan primer, peningkatan kualitas tenaga medis, perluasan jaminan kesehatan, serta program pencegahan berbasis komunitas.

Catatan kedua berkaitan dengan program beasiswa bagi mahasiswa Kampar yang menurut PKB sudah tidak berjalan sejak 2016. 

Fraksi ini meminta agar pemerintah kembali mengalokasikan anggaran khusus untuk beasiswa prestasi, kurang mampu, dan bidang studi strategis. PKB menilai absennya beasiswa berdampak pada mobilitas sosial dan daya saing sumber daya manusia daerah.

Di bidang infrastruktur, sebagai catatan ketiga, PKB mengapresiasi pembangunan jalan dan jembatan pada 2024. 

Namun fraksi ini menilai masih banyak wilayah desa yang membutuhkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar. PKB meminta agar perencanaan pembangunan 2025 dilakukan lebih matang dan melibatkan masyarakat.

Catatan keempat menyangkut pemerintahan dan reformasi birokrasi. PKB menilai implementasi sistem merit ASN belum optimal dan pelayanan publik berbasis digital masih rendah. 

Fraksi meminta percepatan reformasi birokrasi, evaluasi kinerja aparatur berbasis hasil, dan transparansi dalam perencanaan serta penganggaran.

Pada catatan kelima, PKB menyoroti tunda bayar sebesar Rp63 miliar dalam laporan keuangan tahun anggaran 2024. Kondisi ini dinilai berdampak kepada penyedia jasa maupun masyarakat. PKB mendesak pemerintah mencari solusi penyelesaian dan memastikan hal serupa tidak terulang.

Terakhir, PKB menyoroti kondisi fiskal nasional dan mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan inovasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

PKB menilai ketergantungan pada dana pusat tidak dapat terus dipertahankan. Fraksi mendorong reformasi pengelolaan pajak daerah, perluasan basis penerimaan, penertiban potensi PAD, dan edukasi pajak kepada masyarakat.

PKB berharap enam catatan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pembangunan Kabupaten Kampar pada tahun-tahun mendatang lebih mandiri, efektif, dan berkelanjutan.(Advertorial)