KAMPAR — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kampar menyampaikan 12 catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2024.

Pandangan umum tersebut dibacakan Anggota DPRD Kampar Min Amir Habib Effendi Pakpahan pada rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kampar, Rabu (9/4/2025).

Rapat dihadiri Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Wakil Bupati Misharti, serta pimpinan DPRD Kampar. Meski menyetujui kelanjutan pembahasan LKPJ, Fraksi Golkar menilai sejumlah aspek masih perlu pembenahan serius untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Dalam penyampaiannya, Amir menyoroti kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebut masih rendah, yakni 14,55 persen dari total pendapatan. Fraksi menilai ketergantungan pada dana transfer pusat masih sangat tinggi dan sektor retribusi bahkan mengalami penurunan.

Golkar meminta pemerintah melakukan diversifikasi sumber penerimaan serta memaksimalkan pemanfaatan aset-aset daerah yang selama ini belum dikelola optimal. “Masih banyak aset tidak terpakai yang seharusnya bisa memberi nilai tambah bagi daerah,” kata Amir.

Catatan berikutnya adalah evaluasi struktur belanja operasi yang mencapai 72 persen dari total belanja daerah. Golkar menilai komposisi belanja seperti ini membatasi ruang fiskal daerah untuk pembangunan produktif.

Fraksi juga menyoroti persoalan honor tenaga honorer daerah dan tenaga honor lepas yang disebut belum dibayarkan penuh oleh beberapa OPD. “Bayar upah sebelum keringat kering,” ucapnya.

Selain itu, Golkar meminta penyelesaian tunda bayar APBD 2024 karena berdampak langsung pada masyarakat. Mereka juga menilai belanja modal perlu ditingkatkan kualitasnya, terutama di sektor infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi.

Golkar turut menyoroti kontribusi BUMD yang dinilai masih rendah, hanya sekitar 5,6 persen dari total pendapatan. Fraksi meminta revitalisasi BUMD sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah.

Dalam aspek pembangunan, Golkar menyoroti ketimpangan kepadatan penduduk antarkecamatan yang sangat mencolok. Mereka meminta pendekatan pembangunan berbasis pemerataan wilayah.

Fraksi juga menilai masih banyak wilayah memerlukan armada mobil pemadam kebakaran yang layak. Selain itu, Golkar mempertanyakan kegagalan pembangunan asrama putri mahasiswa Kampar di Yogyakarta.

Menutup penyampaiannya, Fraksi Golkar menyatakan mendukung langkah Bupati Kampar untuk melakukan rotasi dan mutasi ASN berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.(Advertorial)