KAMPAR – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kampar menyampaikan 13 catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kampar, Rabu (9/4/2025).

Pandangan umum fraksi disampaikan oleh anggota DPRD Kampar Rizki Ananda. Ia menegaskan bahwa pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Kampar. Ketimpangan infrastruktur antarwilayah dianggap masih menonjol, terutama di kecamatan terpencil dan daerah perbatasan.

“Fraksi Demokrat menyoroti belum meratanya pembangunan infrastruktur antar kecamatan. Jalan yang rusak dan jembatan yang tidak memadai masih menjadi keluhan masyarakat,” kata Rizki.

Selain infrastruktur, Fraksi Demokrat menilai serapan APBD 2024 belum optimal. Mereka mengingatkan bahwa rendahnya serapan dapat berdampak pada tertundanya program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Demokrat juga mengangkat persoalan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran yang dinilai masih tinggi di sejumlah kecamatan. Menurut mereka, program bantuan sosial harus dibarengi pemberdayaan berbasis potensi lokal agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi.

Sektor pendidikan dan kesehatan turut masuk dalam catatan. Fasilitas sekolah dan tenaga pengajar disebut masih belum merata, sementara distribusi tenaga kesehatan dinilai belum sesuai kebutuhan.

Dalam aspek ekonomi, Fraksi Demokrat meminta pemerintah memperkuat sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung masyarakat Kampar. Akses pupuk, alat pertanian, serta pasar hasil tani perlu diperbaiki.

Fraksi Demokrat juga menyoroti lambatnya digitalisasi pelayanan publik, perlunya reformasi birokrasi yang nyata, peningkatan pengelolaan lingkungan, serta dukungan bagi UMKM agar dapat bertahan dan berkembang.(Advertorial)