Bangkinang Kota — Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan komitmennya memperkuat akuntabilitas pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik usai menerima laporan evaluasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin (20/4).

Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kampar itu, Ahmad Yuzar menyebut berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan legislatif menjadi bahan penting untuk memperbaiki arah pembangunan daerah ke depan.

“Evaluasi Pansus ini adalah cambuk bagi OPD dan jajaran direksi BUMD kita untuk bekerja lebih keras dan transparan. Tidak ada tempat bagi kinerja yang stagnan,” kata Ahmad Yuzar di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kampar.

Menurut dia, masukan dari DPRD bukan sekadar bagian dari mekanisme pengawasan, melainkan instrumen penting untuk memastikan program pemerintah benar-benar memberi dampak langsung kepada masyarakat.

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Kampar akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan Pansus, terutama terkait optimalisasi serapan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kami menyambut baik poin-poin evaluasi ini sebagai bahan perbaikan strategis agar program pembangunan di tahun berjalan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Dalam laporan yang dibacakan Pansus DPRD, sejumlah evaluasi disorot, mulai dari efektivitas pelaksanaan program pembangunan hingga kinerja organisasi perangkat daerah dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat sepanjang tahun 2025.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kampar Misharti, Penjabat Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, para staf ahli, asisten, kepala OPD, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Ahmad Yuzar juga menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif sebagai fondasi pembangunan daerah. Menurut dia, sinergi kedua lembaga menjadi kunci agar kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Rapat paripurna itu sekaligus menjadi momentum penguatan kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mengawal agenda pembangunan daerah di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsif.(Adv)