BANGKINANG KOTA — Ahmad Yuzar resmi membuka Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2027, Rabu (25/2/2026). Forum ini menjadi tahap awal penentuan arah kebijakan pembangunan daerah agar selaras dengan visi kepala daerah dan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Muara Takus, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar tersebut dihadiri Wakil Bupati Kampar Misharti dan Penjabat Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat se-Kabupaten Kampar.

Dalam sambutannya, Ahmad Yuzar menegaskan Pra Musrenbang merupakan tahapan krusial dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan program dan kegiatan yang disusun benar-benar menjawab persoalan riil masyarakat.

“Pra Musrenbang ini menjadi momentum untuk menyelaraskan program prioritas antarperangkat daerah. Pembangunan tahun 2027 harus terarah, terukur, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ahmad Yuzar.

Menurut dia, penyusunan RKPD 2027 harus mengacu pada visi dan misi pembangunan Kabupaten Kampar serta memperhatikan indikator kinerja yang jelas. Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dan optimalisasi anggaran di tengah tantangan fiskal yang dihadapi daerah.

Pada forum tersebut, masing-masing kepala OPD memaparkan rencana program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2027. Paparan itu menjadi bahan evaluasi dan sinkronisasi guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih program serta tercapainya prioritas pembangunan daerah.

Ahmad Yuzar turut menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif. Ia meminta setiap OPD menyusun perencanaan berbasis data dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Pra Musrenbang ini akan menjadi dasar sebelum pembahasan dilanjutkan pada Musrenbang tingkat kabupaten. Pemerintah Kabupaten Kampar berharap rangkaian proses tersebut mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel untuk mendorong kemajuan daerah pada 2027 mendatang.(ADV)